Share It

Rabu, 26 September 2012

ANALISIS PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID


ANALISIS PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID
BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Sangat luar biasa perhelatan politik di Indonesia, ketika dihadapkan pada suksesi kepemimpinan. Sejak lahirnya Republik Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, terhitung lamanya kemerdekaan sudah mencapai 66 tahun. Jika dirata-ratakan periodisasi pemerintahan selama 5 tahun, maka secara logika akan terjadi suksesi kepemimpinan dengan melahirkan minimal 13 pemimpin bangsa. Namun realitas yang terjadi sungguh sangat ironis, selama kurun waktu 54 tahun bangsa yang besar ini hanya dipimpin oleh dua orang orang presiden. Yaitu Soekarno yang dijuluki sebagai the founding father memimpin selama 22 tahun, dan soeharto yang di juluki sebagai bapak pembanguan selama 32 tahun. Sisanya periodisasi kepemimpinan selama 12 tahun melahirkan tahun mleahirkan empat orang persiden, yaitu B,J Habibie (1998 – 1999), Abdurahman Wahid (1999 – 2001), Megawati Soekarno Putri (2001 – 2004) dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – sekarang).
Pasca reformasi, seperti layaknya masa transisi, melahirkan beragam gejolak serta kerja kebangsaan san pemikiran-pemikiran disertai dengan beragam perubahan tata cara bernegara. Baik itu pemikiran ke depan maupun pemikiran ulang terhadap nilai-nilai kebangsaan, yang tidak bisa bertumbuh pada era Soeharto serta masa proklamasi. Sebutlah tafsir sejarah peristiwa September 1965 hingga upaya kembali meletakan agama sebagai dasar negara, yang sesungguhnya sudah selesai dengan lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Seluruh pemikiran yang tidak bisa tumbuh pada era Soeharto, maupun yang mati oleh pemikiran yang pluralis Pancasila, berupaya ditumbuhkan kembali dalam era yang penuh transisi serta dibuka lewat pemilu langsung dan suara terbanyak. Era yang memungkinkan berbagai dimensi pemikiran masuk lewat partai, parlemen hingga yudikatif, eksekutif serta berbagai bentuk proses berbangsa lainnya.
B.     Rumusan Masalah
Dari uraian diatas  maka penulis menarik sebuah permsalahan yaitu bagaimana pemerintahan Indonesia dibawah pimpinan Abdurahman Wahid?
 
BAB III
PEMBAHAHASAN
I.       Sejarah Singkat Gus Dur
Kyai Haji Abdurahman Wahid atau yang lebih populer dikenal dengan panggilan Gus Dur merupakan presiden Republik Indonesia ke enam (setelah Sukarno, Sjafrudin Prawiranegara, Assaat, Soeharto, dan Habibie) selama kurang lebih 2 tahun (1999 – 2001). Gus Dur merupakan putra pertama dari Kyai Haji Wahid Hasyim yang merupakan salah satu tokoh Gerakan Nasionalis dan pernah menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang.  Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan.
Gus Dur merupakan presiden Indonesia mempunyai karakter berbeda dari para pemimpin bangsa ini sebelumnya. Karena selain pesdien yang di juluki sebagai presiden yang suka beliau merupakan sosok pemimpin bangsa yang lucu, controversial dan unik. Kelucuan dan keunikan Gus Dur sudah nampak sejak lahir, beliau mempunyai dua versi tanggal lahir yang berbeda. Versi pertama, beliau lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus 1940. Versi kedua, ada pendapat yang menyebutkan beliau lahir  pada tanggal 7 September 1940. Ini bersumber dari kalender yang digunakan untuk menandai kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada bulan Sya’ban, yang sama dengan tanggal 7 September 1940. Tidak hanya itu, terdapat kelucuan yang lain, beliau sebenarnya beliau lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil, namun karena tidak cukup dikenal, kemudian nama belakangnya diganti dengan Wahid. Dan kemudian dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu, 30 Desember 2009, sekitar pukul 18.45 WIB pada usia 69 tahun.
Gus Dur adalah penderita penyakit obesitas. Bukan obesitas dalam arti sesungguhnya, melainkan obesitas akibat terlalu banyak ilmu dan buku yang dilahapnya. Kebiasaan Gus Dur dalam memabaca buku sudah di mulai sejak kecil dengan memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Alhasil Gus Dur berhasil memenangkan lomba karya tulis  se-wilayah Jakarta. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Tahun 1953, ia melanjutkan petualangan mencari ilmunya ke Sekeloh Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Gowongan, Yogyakarta, sambil mondok di pesantren.
Saking tingginya minat Gus Dur dalam membaca buku, maka tidak tanggung-tanggung buku bahasa asingpun beliau lahap. Diantaranya yaitu novel Captain’s Daughter karangan I. Turgenev, For Whom The Bell Voice tulisan Ernest Hemingway, selain novel buku politik-sosialis dilahap habis olehnya. Seperti, Romantisme Revolusioner buah pena Lenin Vladimir Ilych, Das Kapital karya Karl Marx, senarai pemikiran Lenin bertudung What is to be Done?, serta beberapa jilid buku The Story of Civilization karya Will Durant. Beberapa kamus bahasa asing tebal juga selalu setia mengawalnya. Tidak hanya itu Gus Dur juga melahap buku-buku tentang pemikiran besar dunia. Misalnya Gramsci, William Faulkner, Ortega Y. Gasset, John Steinbeck, Johan Huizinga, Andre Malraux, William Bochner, Mao Ze Dong, Plato, Aristotales, Socrates, dan lain-lain. Selain penggila buku, beliau juga penggila film Eropa dan Amerika dan juga hobi menonton pertandingan sepak bola.
Tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.
Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan.
Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
Dengan intelektualitas yang tinggi, Gus Dur banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dibidang humanitarian, pluralisme, perdamaian dan demokrasi  dari berbagai lembaga pendidikan diantaranya :
  1. Doktor Kehormatan dari Jawaharlal Nehru University, India (2000);
  2. Doktor Kehormatan dari Twente University, Belanda (2000);
  3. Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Sorborne University, Paris, Perancis (2000);
  4. Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Thammasat University, Bangkok, Thailand (2000);
  5. Doktor Kehormatan dari Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (2000);
  6. Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000);
  7. Doktor Kehormatan dari Soka Gakkai University, Tokyo, Jepang (2002);
  8. Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Netanya University, Israel (2003);
  9. Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Konkuk University, Seoul, Korea Selatan (2003);
  10. Doktor Kehormatan dari Sun Moon University, Seoul, Korea Selatan (2003);
  11. Penghargaan Dakwah Islam dari pemerintah Mesir (1991);
  12. Penghargaan Magsaysay dari Pemerintah Filipina atas usahanya mengembangkan hubungan antar-agama di Indonesia (1993);
  13. Bapak Tionghoa Indonesia (2004);
  14. Pejuang Kebebasan Pers.
 II.    Masa Pemerintahan Gus Dur
Awal masa pemerintahannya, Gus Dur Membentuk Kabinet pertama yang dengan nama Kabinet Persatuan Nasional yaitu adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut.
Pada masa pemerintahan Gus Dur banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan ada pula kebijakan pemerintah yang controversial. Pemerintahan Gus Dur juga membuka kran kebebasan dan mengedepankan aspek primordial yang bersumber dari banyak sisiseperti agama, etnisitas, ideology, dan lain-lain.
Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang mengandung kontroversi yaitu saja Gus Dur sering berwisata ke negara-negara lain di luar rute utama perdagangan Indonesia. (Tidak kurang dari negara-negara ASEAN (mulai dari Thailand hingga Brunei Darussalam), Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, Yordania, Republik Rakyat Cina, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Italia, India, Korea Selatan, Timor Leste, Afrika Selatan, Iran, Pakistan, dan Mesir, dikunjungi Gus Dur sepanjang masa pemerintahannya yang singkat. Sebenarnya, tujuan Gus Dur adalah memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara tersebut sekaligus membuka peluang kerjasama (terutama dalam perdagangan). Akan tetapi, tidak semua orang menyukai pola politik luar negeri seperti ini. Gus Dur sering dianggap hanya membuang uang negara.
Tidak hanya itu, Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa anggota DPR seperti anak taman kanak-kanak. Tentu saja bagi orang yang gila hormat, ucapan Gus Dur sangat menyayat hati. Padahal kelak, kelakuan anggota DPR yang kekanak-kanakan, benar-benar terbukti.
Kemudian kebijakan pemerintahan Gus Dur melakukan banyak terobosan untuk mengangkat kaum minoritas. Yaitu dengan membolehkan perayaan imlek yang selama masa Soeharto dilarang. Gus Dur juga sempat meminta agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 tentang pelarangan Marxisme-Leninisme, dicabut. Hal ini cukup kontroversial mengingat bagaimana pun sepanjang era Soeharto, PKI (yang berkaitan dengan Marxisme-Leninisme) sudah dihitamkan.  Orang awam juga berpendapat bahwa PKI termasuk dalam golongan orang tidak beragama (walaupun ada Komunis-Islam), yang sulit diterima di Indonesia yang menjunjung “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan membuka keadilan untuk kaum minoritas, sebenarnya Gus Dur menunjukkan adanya persamaan derajat antarsesama warga negara Indonesia.
Barangkali, hal yang paling kontroversial dalam pemerintahan Gus Dur adalah “perdamaian”-nya dengan Israel. Seperti yang kita ketahui, umat Islam Indonesia sangat antipati terhadap negara penjajah Palestina tersebut atas dasar solidaritas sesama muslim. Akan tetapi, bukannya bersikap memusuhi Israel, Gus Dur justru berusaha membuka hubungan dengan negara tersebut.
Tentu saja rakyat Indonesia marah. Bahkan, duta besar Palestina untuk Indonesia saat itu, Ribbhi Awad, sangat kecewa. Gus Dur hanya mengatakan, sangat aneh jika Indonesia tidak bisa “bekerjasama” dengan Israel, karena negara tersebut berbasis pada agama sedangkan Indonesia bisa bekerjasama dengan negara-negara ateis seperti RRC dan Rusia.
Gus Dur yang sangat menjunjung tinggi kebebasan umat beragama sebenarnya menekankan bahwa Islam tidak boleh melihat segala sesuatu yang berbau Barat adalah kesalahan. Toh bekerjasama dengan Israel bukan berarti membenci atau melucuti dukungan Palestina. Bahkan, dengankerjasama dengan Israel, bisa jadi sikap Israel akan melunak pada Palestina mengingat Gus Dur dikenal sebagai jago diplomasi.
Semua orang tahu di masa pemerintahan Gus Dur, suasana demokratis mulai tampak wujudnya. Setelah sebelumnya tenggelam dalam bayang-bayang rezim Soeharto. Walaupun pada pemerintahan sebelumnya (Presiden Habibie), keran demokrasi sudah mulai dibuka. Tapi, pada masa Gus Dur begitu terasa.
Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.
Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI. Sehingga, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Hal ini membuat Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar.
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.
Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.
Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
            Meskipun hanya memimpin kurang dari 2 tahun (tepatnya 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001), Gus Dur memberikan pesona baru dalam dunia politik Indonesia. Kebijakan-kebijakannya yang kadang terlalu progresif sering membuat orang sibuk menebak, apa yang sedang dipikirkan Gus Dur selama waktu-waktu tersebut. Pada pemerintahan Gus Dur juga dibuka kran kebebasan dan menjunjungi tinggi toleransi antar umat beragama. Beliau juga telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka
Wiguna, Guntur. 2010, Koleksi Humor Gus Dur. Jakarta : Narasi.
Wahid, Anita. 2010, Gus Dur Bertahta di Sanubari. Jakarta : The Wahid Institute.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar