Jusuf Kalla : Leader Of Resolver Problem
Drs.
H. Muhammad Jusuf Kalla atau yang sering kita kenal dengan panggilan “JK” lahir
pada tanggal 15 Mei 1942 di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia
menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makasar
tahun 1967 dan The European Institute of Busines Administration Fountaineblu,
Prancis (1977). Pada Oktober 2004 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia
yang ke-10 mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Presiden RI ke-6,
pasangan presiden dan wakil presiden ini merupakan pasangan yang pertama kali
dipilih oleh rakyat secara langsung. Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, Jusuf
Kalla dipercaya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia sekaligus merangkap Kepala Bulog selama kurang dari setahun
(1999-2000). Di masa Presiden Megawati Soekarnoputri ia dipilih menduduki
jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) yang ke-9 (9 Agustus 2001 – 22 April 2004).
Putra
ke-2 dari 17 bersaudara, pasangan Hadji Kalla dan Hajjah Athirah ini sebelum
terjun ke pemerintahan dikenal luas oleh dunia usaha sebagai pengusaha sukses.
Usaha-usaha yang dirintis ayahnya, NV. Hadji Kalla, diserahkan kepemimpinannya
sesaat setelah ia diwisuda menjadi Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin
Makasar Akhir tahun 1967. Di samping menjadi Managing Director NV. Hadji Kalla,
ia juga menjadi Direktur Utama PT Bumi Karsa dan PT Bukaka Teknik Utama.
Usaha
yang digelutinya, di samping usaha lama, ekspor hasil bumi, dikembangkan pula
usaha yang penuh idealisme, yakni pembangunan infrastruktur seperti pembangunan
jalan, jembatan, dan irigasi guna mendorong produktivitas masyarakat pertanian.
Atas prestasinya di dunia usaha, Jusuf Kalla dipilih oleh dunia usaha menjadi
Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan (1985-1997),
Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (1997-2002), Ketua Umum Ikatan Sarjana
Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan (1985-2000), dan Penasihat ISEI Pusat
(2000-sekarang).
Pengalaman
pada organisasi pemuda/mahasiswa sepereti ketua HMI Cabang Makasar tahun
1965-1966, ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966,
serta ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969
memberi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit tersebut.
Tahun
1965 sesaat setelah pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar, M. Jusuf
Kalla terpilih menjadi ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara
(1965-1968). Kemudian terpilih menjadi Anggota DPRD Propinsi Sulaewsi Selatan
Peridoe 1965-1968 mewakili Sekber Golkar. Pada Musyawarah Nasional (Munas)
Golkar di Bali, bulan desember 2004 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai
Golkar Periode 2004-2009. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Anggota Dewan
Penasihat DPP Partai Golkar, dan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) RI utusan Golkar (1982-1987), serta Anggota MPR-RI Utusan Daerah
(1997-1999).
Di
bidang pendidikan, Jusuf Kalla menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla
yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Athirah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali,
Universitas Islam Makasar. Selain itu, ia menjabat Ketua Dewan Penyantun (Trustee) pada beberapa Universitas,
seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makasar; Institut Pertanian Bogor (IPB);
Universitas Islam Negeri (UIN) Makasar; Universitas Negeri Makasar (UNM), Ketua
Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina; Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA)
UNHAS.
Di
kalangan ulama dan pemuka masyarakat, nama Jusuf Kalla dikenal sebagai
Mustasyar Nahdlatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan, melanjutkan tugas-tugas dan
tanggungjawab ayahnya, Hadji Kalla, yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara
Masjid Raya, Masjid Besar yang bersejarah di Makasar. Ketika akan membangun
Masjid bersama Alm. Jenderal M. Jusuf, Jusuf Kalla dipilih menjadi ketua Yayasan
Badan Wakaf Masjid Al-Markaz al-Islami (Masjid Jend. M. Jusuf) yang sekarang
menjadi Masjid termegah di Indonesia Timur. Di kalangan agama-gama lain selain
islam, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Forum Antar-Agama Sulawes Selatan. Di
ranah social JK menjadi
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) dari 2009 sampai sekarang.
Dengan
banyaknya pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Jusuf Kalla khususnya
pengalaman menjadi seorang yang di nomor satukan dalam sebuah organisasi, maka
menurut pendapat saya tidak perlu diragukan lagi akan kualitas kepemimpinan
beliau. Baik itu organisasi ekonomi, social, maupun politik.
Tentunya
kita sudah mengetahui bersama bahwa sumbangsih beliau bagi bangsa dan Negara
kita banyak sekali, baik di bidang pendidikan, Salah satu sumbangsih M. Jusuf
Kalla bagi Bangsa indoensia yaitu meletakkan kerangka perdamaian di daerah
konflik antara komunitas Kristen dan Muslim di Poso, Sulawesi Tengah dan Ambon,
Maluku. Lewat pertemuan Malino I dan Malino II dan berhasil meredakan dan
menyelesaikan konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim tersebut.
Sepanjang
melayani negara ini, kiprah JK paling kentara semasa menjabat sebagai Wakil
Presiden. Sorotan mata publik tidak lepas menatap gerak geriknya. Konversi
minyak tanah ke gas elpiji adalah salah satu keputusan pemerintah yang getol
didorongnya. Memang, keputusan tersebut bukan kebijakan populis. Bagaimana tidak,
pengguna minyak tanah masih mayoritas dibandingkan dengan pengguna gas elpiji
dan tidak sedikit sebagian besar rumah tangga miskin sebagai penggunanya.
Keputusan
tersebut bisa jadi adalah keputusan “gila” di tengah kemapanan bahan bakar
minyak tanah yang telah “mendarah daging” penggunaannya di masyarakat
Indonesia. Namun, Jusuf Kalla tak hentinya mendorong program tersebut hingga
massif. Hingga akhirnya, seiring konsistensi implementasi program
tersebut, program itu berhasil mengubah pola lama hidup masyarakat menjadi pola
baru yang membantu penghematan subsidi bahan bakar. Insentif dengan pembagian
tabung gratis membantu massifikasi program tersebut.
Keputusan
JK pada sektor pertambangan juga menarik perhatian. Hal yang cukup besar yang
dilakukannya adalah penghentian kontrak karya dengan ExxonMobil. Keputusan
untuk menghentikan dan memberikannya kepada Pertamina adalah sebuah langkah
yang membutuhkan keberanian dalam memberikan keputusan politik. Alasan Jusuf
Kalla, demi kepentingan Indonesia. Bahkan, ia cukup berani mengatakan kepada
mereka, this is my country, not yours.
Inisiatif-inisiatifnya
dalam proses perdamaian mendapat apresiasi dari banyak pihak. Negosiator
diperankan oleh Jusuf Kalla dalam penciptaan perdamaian di Nangroe Aceh
Darussalam (NAD). Sengketa yang berlarut-larut terjadi di Tanah Rencong
tersebut bukan hanya menyangkut disintegrasi negara ini, tapi juga pertaruhan
politik yang sangat besar. Artinya, kinerja pemerintah dipertaruhkan karena
bangsa Indonesia sudah banyak belajar dari kasus lepasnya Timor Timur pada masa
kepemimpinan presiden sebelumnya. Pengalaman
penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nangroe Aceh Darussalam
(NAD) melalui perundingan yang diprakarsainya hingga tercapai kesepakatan
perdamaian antara wakil pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005, memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman
penyelesaian konflik Poso dan Ambon melalui pertemuan Malino I dan Malino II.
Serangkaian pertemuan ini berhasil meredakan dan menyelesaikan konflik antara
komunitas Kristen dan Islam.
Menurut
pendapat saya, dinilai julukan
The Leader of Problem Solver layak di
sematkan kepada beliau kerap memberikan solusi dalam setiap kebijakan yang
dikeluarkannya. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa kegiatan beberapa
organisasi, salah satunya dalam organisasi sosial, JK menjadi Ketua Palang
Merah Indonesia (PMI) dari 2009 sampai sekarang. Namun, Banyak orang yang
mengatakan bahwa JK tidak cocok memimpin di PMI karena bukan bidangnya, tapi JK
mampu membuktikan bahwa dirinya bisa. JK telah membuat banyak terobosan baru di
organisasi itu, terutama pastisipasi PMI dalam penanganan bencana. Tidak
tanggung-tanggung Jusuf Kalla mengungkapkan Organisasi Kerjasama Negara-Negara
Islam (OKI) dan Pemerintah Myanmar sepakat menyediakan 8.000 rumah untuk
merehabilitasi dan merelokasi korban konflik komunal di Negara Bagian Rakhine,
Myanmar.
Awalnya, sempat muncul kekhawatiran Pemerintah Myanmar akan
bersikap tertutup terhadap kunjungan misi kemanusiaan PMI, OKI dan Bulan Sabit
Merah Qatar. Berkat lobby ketua umum PMI Jusuf Kalla, akhirnya Presiden Myanmar
Thein Sein memberikan akses kepada delegasi kemanusiaan ini untuk melihat
langsung kondisi terkini pasca konflik di Negara Bagian Rakhine.
Jika kita merujuk pada teori yang dikemukakan
oleh McClelland, power, affiliation and
achievement, sosok Jusuf Kalla
termasuk kedalam Need for Affiliation.sumber :
Choliq, H. Abdul, MT., MA, Diskursus Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Jakarta : Trust Media, 2011.
http://hujan-turunlagi.blogspot.com/2010/08/julukan-problem-solver-untuk-jusuf-kala.html
http://nasional.kompas.com/read/2012/09/04/09255310/Jusuf.Kalla.dan.Gajah.Mada
http://news.detik.com/read/2012/09/05/122011/2008516/10/jusuf-kalla-dirikan-lembaga-penyelesaian-konflik-asia?9922022
